Dedolarisasi dan Local Currency Transaction (LCT) Bank Indonesia

Dedolarisasi bukan berarti membuang dolar

Kata dedolarisasi sering terdengar dramatis, seolah-olah sebuah negara akan berhenti memakai dolar sama sekali. Dalam praktik kebijakan, maknanya jauh lebih sederhana: mengurangi ketergantungan pada dolar untuk transaksi yang sebenarnya tidak melibatkan Amerika Serikat. Misalnya, ketika pengusaha Indonesia membeli barang dari Thailand, mengapa keduanya harus membayar lewat dolar?

Tanpa kerangka khusus, transaksi seperti itu sering melewati dua kali konversi: rupiah ke dolar, lalu dolar ke baht. Setiap konversi membawa selisih kurs dan membuat pelaku usaha terpapar gejolak dolar, walaupun barangnya tidak ada hubungannya dengan Amerika.

Dari LCS ke LCT

Bank Indonesia memulai langkah ini lewat kerangka Local Currency Settlement (LCS). Nota kesepahaman antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand ditandatangani pada 23 Desember 2016, dan kerangka operasionalnya berlaku sejak 11 Desember 2017. Transaksi dilakukan melalui bank-bank yang ditunjuk, dikenal sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Pada 25 Agustus 2023, ketiga bank sentral itu menandatangani nota kesepahaman penguatan transaksi mata uang lokal, dan istilahnya berubah menjadi Local Currency Transaction (LCT). Perbedaannya ada pada cakupan: LCS terbatas pada perdagangan dan investasi langsung, sedangkan LCT juga mencakup transaksi keuangan lintas batas.

Negara mitra dan angka terbaru

Menurut keterangan Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono pada 23 September 2026, kerangka LCT sudah berjalan dengan tujuh negara, dan tiga lainnya sedang dikembangkan.

Nilai transaksinya naik tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, transaksi LCT setara US$49,4 miliar, padahal sepanjang 2025 nilainya setara US$25,7 miliar. Transaksi dengan renminbi mendominasi, yakni 277,5 miliar yuan atau setara US$41,4 miliar. Bank Indonesia memperkirakan nilai sepanjang 2026 akan lebih dari dua kali lipat nilai 2025.

Contoh alur pembayaran (ilustrasi)

Bayangkan sebuah usaha kecil di Surabaya mengimpor bahan kemasan dari Thailand. Tanpa LCT, alurnya kurang lebih seperti ini:

1. Rupiah ditukar ke dolar di bank dalam negeri.
2. Dolar dikirim ke bank penjual di Thailand.
3. Penjual menukar dolar ke baht.

Dengan LCT, alurnya dapat dipersingkat: rupiah ditukar langsung ke baht melalui bank ACCD, atau penjual menerima rupiah dan menukarnya di negaranya. Satu tahap konversi dolar hilang. Seberapa besar penghematannya bergantung pada kurs dan biaya masing-masing bank, jadi kami tidak mencantumkan angka pasti. Yang jelas, paparan terhadap pergerakan dolar berkurang.

Siapa yang merasakan manfaatnya?

• Importir dan eksportir yang berdagang dengan negara mitra, karena bisa menagih atau membayar dalam mata uang lawan dagangnya.
• Investor langsung yang menanamkan modal antarnegara mitra.
• Pelancong, secara tidak langsung, melalui pembayaran QR lintas negara yang juga memakai mata uang lokal di beberapa negara ASEAN.

Untuk transaksi dengan negara yang belum menjadi mitra, dolar tetap menjadi jembatan utama.

Batasan yang perlu dipahami

LCT tidak mengubah fakta bahwa dolar masih dominan secara global. Data IMF menunjukkan porsi dolar dalam cadangan devisa dunia masih di atas 57 persen pada kuartal I 2026, seperti dibahas di ulasan mata uang cadangan dunia. Harga komoditas utama seperti minyak juga tetap ditulis dalam dolar, sebagaimana dijelaskan di artikel dolar dan minyak.

Selain itu, pasar valas antara rupiah dan mata uang mitra umumnya lebih kecil dibanding pasar rupiah-dolar. Pasar yang lebih kecil bisa berarti selisih kurs yang lebih lebar di saat tertentu. Karena itu, pelaku usaha tetap perlu membandingkan penawaran bank sebelum memilih jalur pembayaran.

Istilah yang perlu dikenali

Istilah-istilah ini sering muncul dalam siaran pers Bank Indonesia dan berita ekonomi. Memahaminya membantu pembaca membedakan antara kerja sama bank sentral yang bersifat teknis dan klaim berlebihan di media sosial bahwa sebuah negara "sudah meninggalkan dolar". Pada kenyataannya, LCT berjalan berdampingan dengan transaksi dolar, dan pelaku usaha bebas memilih mata uang yang paling sesuai dengan kebutuhan kontraknya.

Kebalikan dari dolarisasi

Menarik untuk membandingkan arah kebijakan ini dengan negara yang justru memakai dolar sebagai uang resmi, seperti Timor Leste dan Ekuador. Mereka menukar kemandirian moneter dengan kestabilan pinjaman. Indonesia memilih jalan lain: tetap memakai rupiah dan memperluas jaringan mata uang lokal. Perbandingannya bisa dibaca di ulasan negara pengguna dolar.

Sebagai pengingat, pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung dibatasi US$25.000 per bulan per pelaku sejak Juni 2026 (PADG No. 11/2026). Aturan ini terpisah dari LCT, tetapi sama-sama bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah.

Catatan: angka rupiah memakai kurs tengah referensi Bank Sentral Eropa (via Frankfurter), bukan kurs jual atau beli bank. Tulisan ini bersifat edukasi dan bukan saran investasi. Lihat penafian.